SEMARANG (KRjogja.com) - Pemerintah terkesan terlalu memaksakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini, meski sempat dihimbau untuk dilakukan evaluasi pada UN oleh Mahkamah Agung dan beberapa kritik dari masyarakat.
Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Mahmud Mahfudz mengatakan sebenarnya evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas) seperti yang pernah diterapkan lebih ideal dan bisa diterima oleh semua kalangan.
Mahmud Mahfudz mengatakan hal ini kepada Krjogja.com di Semarang Kamis (18/3), menanggapi rencana pelaksanaan UN tingkat SLTA Senin (22/3) dan tingkat SLTP 29 Maret mendatang. Menurut Mahmud Mahfudz, kebijakan UN sebenarnya hanya menguntungkan pihak lembaga kursus saja, tetapi menurunkan tingkat kewibawaan sekolah.
“UN itu hanya menguntungkan keberadaan lembaga kursus. Sekarang ini lembaga kursus lebih mendapat perhatian masyarakat ketimbang sekolah itu sendiri. Bahkan pelajaran yang diberikan di sekolah juga cenderung diabaikan, karena semua siswa khususnya yang sudah kelas tiga, hanya konsentrasi kepada pelajaran yang diujikan UN,” tutur Mahmud.
Mahmud berharap pemerintah bisa lebih realistis dalam melihat fenomena dalam masyarakat terkait kebijakan UN tersebut. Kombinasi antara UN dengan hasil belajar di sekolah sebagai penentu kelulusan merupakan tuntutan yang cukup realistis dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar